Sepakati KUA-PPAS APBD 2025 Sebesar Rp 91,14 triliun

wartakota

senin, 28 Oktober 2024

Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Femerintah Daerah (TAPDI DIO Jakarta menyrpakati Kebijakan U Anggaran dan Plalon Priontas Anggaran Sementara IKUA-PPASI AFED DIG 2025 Anggaran yang disetujui thi mencapai Rp 91.14 triliun

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khotrudin mengatakan, nilai APBD tu serdiri dari pendapatan daerah lop 81.68 triltun dan persertesan pembiayaan sebesar Rp 545 triliun Kemudian belanja daerah sebesar Rp

82.32 triliun dan pengeluaran pembsayaan sebesar Rp 8.81 triliun. "Rancangan Ketajakan Unium Anggaran

alan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91 14 triliun apakah dapat disetujui?" anya Khotrudin dalam rapat Banggar di edung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon

irih. Menteng Jakarta Pusat, Senin 28/10/2024) "Setuju jawab seluruh Anggota Banggar

SPRD DKI Jakarta Setelah melalui pembahasan panjang angkap dia tahapan selanjutnya yakni enandatangan kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang rencanariya akan dilaksanakan Jumat 11/11/20241

Pelaksanaan penandatangan MOU Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prorttas Pladon Anggaran Sementara APBD tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2024 scap Khairudin

Sebesar Rp 91,14 Triliun

Sebelum menyepakati besaran APBD tahun 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi pekan lalu

Pertama. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono merekomendasikan anggaran secara bertahap untuk memperbanyak CCTV dan petugasnya

Pernantaan itu masih sangat minimnya kebutuhan Managed Service CCTV khususnya untuk keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas

"Komisi A mengingatkan pentingnya untuk menyediakan tenaga monitoring yang memadai," ucap Mujlyono Kemudian Ketua Komisi B DPRD

DKI Jakarta Nova Harivan Paloh merekomendasikan agar PT Food Station Tipinang Jaya mengantisipasi ketersediaan pangan menjelang tahun baru, natal, dan pelaksanaan Pilkada.

Sebab pada momentum terse biasanya memacu peningkatan perous pangan yang signidikan

"Karena itu diperlukan langkah-la strategis untuk menjaga stablitas dan ketersediaan pasokan," ucap Now Lalu Sekretaris Komisi C DPR Jakarta Suhud Alyrudin merekomen

agar Badan Pengelolaan Aset Daerah DKI Jakarta membuat sistem peng aset yang lebih optimal Tujuanny aset-aset yang dimiliki Pempros

terdata terkontrol dan dapat diman dengan baik "Mendorong BPAD untuk men

alth aset-aset daerah yang tidak dig dengan baik atau tidak menghas pendapatan agar dialihkan kepada ketiga (dikerjasamakan) sehing tersebut dapat menghasilkan penda darralı" kata Suhud (faf)